Herri Swantoro,S.H.,M.H., new face Director General of Common Judicature of Indonesia Supreme Court (Herri Swantoro, S.H., M.H., wajah baru Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Indonesia)

Arie Pitono, SH

Herri Swantoro,S.H.,M.H. with a height around 180 cm and brownish skin before be appointed as General Director for Common Judicature of Supreme Court ever as a proceeding chief on Salatiga Court . Then a tour of duty to Tangerang Court as the Court Head and proceeding International Omni Hospital against Prita Mulyasari case

(Herri Swantoro, S.H., M.H. dengan tinggi sekitar 180 cm dan kulit kecoklatan sebelum diangkat sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum pernah sebagai ketua majelis di Pengadilan Salatiga. Kemudian pindah tugas ke Pengadilan Tangerang sebagai Ketua Pengadilan dan menyidangkan perkara Rumah Sakit Omni Internasional melawan Prita Mulyasari).

Before it he proceeded Ba’asyir Muhammad Case, Islamic Radical Leader from Solo and sentencing Ba’asyir Muhammad around 15 years on a prisoner. Not longer again getting a promotion as South Jakarta Court Head and proceeding Corruption Eradication Commission Head (KPK), Antasari Anhar and sentencing him around 18 years on a prisoner for killing Zulkarnaen Case.

(Sebelumnya beliau menyidangkan perkara Ba’asyir Muhammad. Pemimpin Islam Radical dari Solo dan menghukum Ba’asyir Muhammad sekitar 15 tahun di penjara. Tidak lama kemudian mendapat promosi sebagai Ketua Pengadilan Jakarta Selatan dan menyidangkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Anhar menghukum beliau sekitar 18 tahun penjara untuk kasus pembunuhan Zulkarnaen).

Herri Swantoro,S.H.,M.H. on any occasionally meeting with a judges about a politic situation on Indonesia recent said,” We have been mistake more wise if organizing a demonstration than occupying of state power unconstitutionally.” However his capacity, capability and competency before a law and constitution under a question. Why was? Cause he was inaugurated by Indonesia Supreme Court Chief tending to support Joko Widodo-Yusuf Kalla which unconstitutional.

(Herri Swantoro, S.H, M.H, pada suatu kesempatan pertemuan dengan para hakim mengenai situasi politik di Indonesia sekarang mengatakan,” Kita telah keliru lebih bijak jika mengorganisir demonstrasi daripada menduduki kekuasaan negara tidak konstitusional”. Bagaimanapun kapasitas, kemampuan dan kewenangan beliau di hadapan hukum dan konstitusi di bawah pertanyaan. Mengapa? Karena beliau dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia cenderung mendukung Joko Widodo-Yusuf Kalla yang tidak konstitusional).

Herry Swantoro, SH, MH even visited Purwodadi Regent Court at Grobogan, Central Java but curious when visiting Purwodadi Regent Court drove Suzuki Side Kick green metallic colour under a police number B 1165 PE that always parking beside a home of Arie Pitono SH at A58 Eboni Street, Plamongan Indah Semarang, more curious after inspecting Purwodadi Regent Court, he visited his friend at Purwodadi Religion Court which no any task correlation with him. He possible visited his friend on a night after done his task.

(Herri Swantoro, S.H., M.H., pernah mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi di Grobogan, Jawa Tengah namun heran ketika mengunjungi Pengadilan Negeri Purwodadi mengendarai Suzuki Side Kick warna hijau metalik di bawah nomor polisi B 1165 PE yang selalu parkir di samping rumah Arie Pitono, S.H. di Jalan Eboni A58, Plamongan Indah Semarang, lebih mengherankan setelah memeriksa Pengadilan Negeri Purwodadi, beliau mengunjungi kawannya di Pengadilan Agama Purwodadi yang tidak ada hubungan jabatan dengan beliau. Beliau memungkinkan mengunjungi temannya pada malam hari setelah melaksanakan jabatannya).

Suzuki Side Kick under a police number B 1265 PE which always parking beside a home of A57-A56 Eboni Street, Plamongan Indah Semarang ( Suzuki Side Kick di bawah nomor polisi B 1265 PE yang selalu parkir di samping rumah Jalan Eboni A58 Plamongan Indah Semarang).

Even when Solidegosse faced him to clarify about Banten Province as an unconstitutional new province, he still forced many judges and judge secretary done a tour of duty there. When Solidegosse adviced him about his position as Director General of Common Judicature like eating himself friend corpse, he still forced Solidegosse tour of duty on Banten Province. Even Solidegosse suspected that Herry Swantoro,S.H.,M.H., to appoint himself as Director General of Common Judicature after meeting with her colleaques possibility from Army Forces at Kaliurip Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java where its home placed between Kaliurip Village Gate in south mainstreet of Purworejo-Magelang. Even he have done a tour of duty many Indonesia judges with three mechanism:

(Bahkan ketika Solidegosse menghadap beliau untuk mengklarifikasi mengenai Provinsi Banten sebagai provinsi baru yang tidak konstitusional, beliau masih memaksa banyak hakim dan panitera pengganti pindah ke sana. Ketika Solidegosse menasehati beliau mengenai kedudukan beliau sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum seperti memakan bangkai teman beliau sendiri, beliau masih memaksa Solidegosse pindah tugas ke Provinsi Banten. Bahkan Solidegosse mencurigai bahwa Herry Suwantoro, S.H.,M.H., menunjuk dirinya sendiri sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum setelah bertemu dengan rekan beliau kemungkinan dari Angkatan Darat di desa Kaliurip, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah di mana rumah tersebut terletak antara Gerbang Desa Kaliurip di selatan jalan utama Purworejo-Magelang. Bahkan beliau telah memidah tugaskan banyak hakim Indonesia dengan tiga mekanisme:)

1. By the appoitment letter but he never inserted his academic title (indicating he came from military)

2. By the appoitment letter where he inserted his academic title in order to be many judges believe that he was a judge too

3. A tour of duty by online system to devastate many judges doing their task.

(1. Dengan surat pengangkatan namun beliau tidak pernah mencantumkan gelar akademik (menunjukkan beliau dari militer)

2. Dengan surat pengangkatan di mana beliau mencantumkan gelar akademik agar supaya banyak hakim percaya bahwa beliau hakim juga.

3. Pindah tugas secara online untuk memusnahkan banyak hakim melaksanakan tugas mereka).

Herry Swantoro, SH, MH done a meeting at a main street of Purworejo-Magelang on Kaliurip Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java before as Ditector General of Common Judicature (Herri Suwantoro, S.H., M.H., melakukan pertemuan di jalan utama Purworejo-Magelang, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sebelum sebagai Direktur Jenderal Peradilan Umum).

When Solidegosse confirmed Non Justicial Vice Head of Indonesia Supreme Court, Suwardi, S.H.,M.H. if have been coup d’etat in Indonesia, he only told,” Fix to do a task at Banten High Court.” Of course Solidegosse was still firm on his self opinion, its mean Indonesia Supreme Court never complied toward Amandment Constitution 1945 where establishing new province and regency had to be decided under the act by Peoples Representative Council that having legitimacy and competency following Amandment Constitution 1945. Cause Solidegosse fought against dictatorships both Susilo Bambang Yudoyono and Joko Widodo and never recognized them as Indonesia President, finally Solidegosse got an administration sanction from Indonesia Supreme Court.

(Ketika Solidegosse mengkonfirmasikan kepada Wakil Ketua Non Judisial Mahkamah Agung Indonesia, Suwardi, S.H., M.H. jika telah ada kudeta di Indonesia, beliau hanya berkata,” Laksanakan tugas di Pengadilan Tinggi. Banten”. Tentu Solidegosse tetap pada pendiriannya sendiri, ini artinya Mahkamah Agung Indonesia tidak pernah patuh terhadap Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 di mana pendirian provinsi dan kabupaten baru harus diputuskan di bawah undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai keabsahan dan kewenangan menurut Undang-undang Dasar Amandemen 1945. Karena Solidegosse melawan kediktatoran baik Susilo Bambang Yudoyono dan Joko Widodo dan tidak mengakui mereka sebagai Presiden Indonesia, akhirnya Solidegosse mendapat sanksi administrasi dari Mahkamah Agung Indonesia).